RKPDes 2013

KATA PENGANTAR

          Puji serta syukur kami panjatkan kekhadirat Allah SWT, karena Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) Desa Cimanggung telah dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pelaksanaan Permendagri No. 66 tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa yang memuat petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Musrenbang untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa [RPJM Desa] 5 tahunan dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP Desa) 1 Tahunan.

RKP Desa Tahun 2013 ini merupakan bagian dari RPJM Desa Cimanggung Tahun 2013 – 2018, yang  merupakan acuan bagi penentuan arah dan kebijakan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam rangka pelaksanaan kegiatan  untuk menuju Visi Desa Cimanggung yaitu :

“TERWUJUDNYA DESA CIMANGGUNG MADANI ”

Kami menyadari, bahwa RKPDesa 2013 yang kami susun ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga perlu penyempurnaan pada beberapa bagian di tahun yang akan datang, namun demikian semoga RKPDesa Tahun 2013 ini dapat dijadikan pedoman (acuan) pada saat implementasinya.

Dengan selesainya penyusunan RKPDesa 2013 ini, penyusun tak lupa menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Yth. Camat Kecamatan Cimanggung yang diwakili oleh Bapak Iyan Nadi S, Ibu Kokom Komariah sebagai KPMD Desa Cimanggung, Yth. Para Kepala UPTD, Yth. Ketua BPD Desa Cimanggung yang diwakili oleh Bapak Yayan Suryana, S.Pd beserta Anggota, Ketua LPM Desa Cimanggung yang diwakili oleh Bapak Asep Ganjar,S.Pd.PGSD beserta Anggota, Yth. Para Kepala Dusun se- Desa Cimanggung, Yth. Para Ketua RW dan RT se– Desa Cimanggung, Yth. Para Tokoh Masyarakat Desa Cimanggung, serta Stakeholder lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Musrenbang Tahun 2013 ini, yang telah membantu baik berupa arahan, motivasi, referensi, revisi, pemberian batuan fasilitas/sarana prasarana, serta bantuan lainnya hingga RKPDesa ini selesai dibuat, semoga segalanya menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang berlipat dari Allah SWT. Amiin.

Akhir kata semoga RKPDesa ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya para pengambil kebijakan di Pemerintah Daerah, serta umumnya yang terkait langsung dengan Proses Perencanaan Penganggaran.  Semoga Allah mengijinkan dan meridhoi semua rencana serta usaha kita semua. Amiin.

                                                                     

                                                            Cimanggung,   Januari 2013                               PENYUSUN

                                                   TPM DESA CIMANGGUNG      

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………….……….………………………				i
DAFTAR ISI …………………………………………………………………..				ii
PERDES Cimanggung No. 142.2/Kep.2/Ds/2013…………………….				iii
BAB I	PENDAHULUAN ……………………………………………….			1
	a.    Latar Belakang ………………………………………………..			1
	b.    Landasan Hukum ………………..…………………………..			3
	c.    Tujuan dan Manfaat ………………..………………………..			4
	d.    Visi – Misi Desa  ……………….……………………………..			5
	e.    Profil Desa …………………………………………………….			7
	f.     Capaian Kegiatan RKP Desa Tahun Berjalan ……………..			13
BAB II	GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA ….			14
	a.    Kebijakan Pendapatan Desa ………….……………………...			15
	b.    Kebijakan Belanja Desa …………………….………………..			15
BAB III	GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA ….			17
	a.    Masalah Prioritas Bidang Pembangunan Sarana/ Prasarana ……………………………………………………...			17
	b.    Masalah Prioritas Bidang Usaha Ekonomi ………………..			18
	c.    Masalah Prioritas Bidang Sosial Budaya …………………..			19
	d.    Masalah Prioritas Bidang Pemerintahan Desa ……………			19
BAB IV	RUMUSAN PRIORITAS MASALAH …………………………			21
	a.    Prioritas Program & Kegiatan Skala Desa ………………...			21
	b.    Prioritas Program & Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten …………………………………………………….			22
	c.    Pagu Indikatif Program & Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor ………………………………………………..			24
BAB V	PENUTUP ……………………………...…………………………			26
LAMPIRAN :
Tabel (Matrik) per Bidang Program & Kegiatan Tahun 2013
Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa Daftar Hadir Musrenbang Desa

PERATURAN KEPALA DESA CIMANGGUNG

KECAMATAN CIMANGGUNG KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 142.2/Kep.2/Ds/2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA ( RKP Desa )

TAHUN  2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIMANGGUNG,

Menimbang	:	a.	bahwa untuk mewujudkan visi – misi desa yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masayarakat perlu dirumuskan perencana pelaksanaan pembangunan baik skala desa dan atau skala kecamatan, kabupaten, Propinsi, maupun nasional ;
		b.	bahwa untuk melaksanakan pembangunan baik dalam skala desa dan atau skala kecamatan, kabupaten, Propinsi, maupun nasional, diperlukan perencanaan pelaksanaan yang sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan baik fisik, ekonomi, sosial dan budaya, yang telah terakomodir dalam RPJMDesa, maka perlu dibuat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa);
		c.	bahwa RKP Desa tersebut merupakan Rencana Strategis Pembangunan Tahunan Desa yang menggambarkan arah prioritas kebijakan desa berkaitan dengan prioritas program dan kegiatan serta kemampuan pendanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa ;
		d.	bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan  Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP Desa ) Desa Cimanggung Tahun 2013.
Mengingat	:	1.	Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ;
		2.	Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  ;
		3.	Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
		4.	Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;
		6.	Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ;
		7.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
		8.	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa ;
		9.	Permendagri No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Desa;
		10.	Perencanaan No. 37 Tahun 2007 Keuangan Desa ;
		11.	Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
		12.	Pemendagri No 67 Tahun 2007 tentang Peraturan Pendataan Program ;
		13.	Pemendagri No 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ;
		14.	Pemendagri No 04 Tahun 2007 tentang Kekayaan Desa
		15.	Pemendagri No 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
		16.	Pemendagri No 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
		17.	Pemendagri No 27 Tahun 2007 tentang tentang Penetapan Batas Desa ;
		18.	Pemendagri No 29 Tahun 2007 tentang Penyusunan Peraturan  Desa ;
		19.	Pemendagri No 30 Tahun 2006 tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Daerah ke Desa ;
		20.	Pemendagri No 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Adminiatrasi Desa ;
		21.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
		22.	Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Musrenbang ;
		23.	Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Forum Delegasi Musrenbang ;
		24.	Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Cimanggung Tahun 2007 – 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan      : PERATURAN KEPALA DESA CIMANGGUNG TENTANG RENCANA  KERJA   PEMBANGUNAN DESA ( RKP Desa) TAHUN 2013

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1.      Pemerintah adalah Pemerintah Pusat,

2.      Daerah adalah Kabupaten Sumedang,

3.      Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang, Bupati adalah Bupati Sumedang,

4.      Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah,

5.      Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan  Republik Indonesia,

6.      Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan,

7.      Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa,

8.      Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,

9.      Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa,

10.   Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan,

11.   Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD,

12.   RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu   5 (lima ) tahun,

13.   Rencana Kerja Pembangunan Desa yang  selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk  jangka waktu 1 ( satu ) tahun,

14.   Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  yang selanjutnya disebut  APB Desa  adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa,

15.   Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah   dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota,

16.   Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan,

17.   Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

1). Rencana Kerja Pembangunan  Desa Cimanggung Tahun 2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAGIAN I	:	PENDAHULUAN -          Latar Belakang -          Landasan Hukum -          Tujuan dan  Manfaat -          Visi – Misi Desa -          Profil Desa -          Capaian Kegiatan RKP Desa Tahun Berjalan
BAGIAN II	:	GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA -          Kebijakan Pendapatan Desa -          Kebijakan Belanja Desa
BAGIAN III	:	RUMUSAN PRIORITAS MASALAH -          Masalah Prioritas Bidang Pembangunan Sarana/Prasarana -          Masalah Prioritas Bidang Usaha Ekonomi -          Masalah Prioritas Bidang Sosial Budaya -          Masalah Prioritas Bidang Pemerintahan Desa
BAGIAN IV	:	RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2013 -          Prioritas Program & Kegiatan Skala Desa -          Prioritas Program & Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten -          Pagu Indikatif Program & Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor
BAGIAN V	:	PENUTUP
LAMPIRAN	:	Tabel (Matrik) per Bidang Program & Kegiatan Tahun 2013
		Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa Daftar Hadir Musrenbang Desa

2).      Isi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2013  sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Kepala Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan  Kepala Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan  Desa ( RKP Desa ) Tahun 2013 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa Cimanggung dan LPM Desa Cimanggung dalam pelaksanaan pembangunan  Desa Tahun  2013.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Kepala Desa  ini yang selanjutnya disusun/ dimasukan dalam APB Desa  Tahun anggaran 2013.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan tersebut   dilaksanakan  secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh LPM Desa Cimanggung dan pengguna anggaran lainnya dengan penggunaan  dana  melalui (dibuat) RAB (Rencana Anggaran Belanja )

Pasal 6

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan  di Cimanggung
pada tanggal 03 Januari 2013
KEPALA DESA CIMANGGUNG YAYAT HIDAYAT

Lampiran I      : PERATURAN KEPALA DESA CIMANGGUNG 

Nomor           : 142.2/Kep.2/Ds/2013

Tanggal          : 19 Oktober 2013

Tentang          : RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA ( RKP Desa ) TAHUN 2013

BAB I

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal–usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten, ini berarti desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek kehidupan desa  baik dalam bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat. Disamping itu itu pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat mengandung makna pemeliharaan terhadap hak-hak asli masyarakat desa dengan landasan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sebagaimana tertera dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Otonomi yang dimiliki desa, pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan masyarakat desa, walaupun disadari benar bahwa meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan aktifitas multi dimensional serta memerlukan kurun waktu yang harus berkesinambungan, karena didalamnya terkait dengan akumulasi yang saling berkepentingan antara arah kebijakan pemerintah, kondisi cultural masyarakan dam faktor eksternal desa.

Pada dasarnya penyusunan RKP desa cimanggung tidak saja akan menjadi pedoman kerja kapala desa tahun 2013 yang akan dibuat keterangan pertanggungjawabannya kepada Bupati melalui Camat diakhir tahun anggaran, dan menjadi bahan acuan bagi masyarakat desa untuk mengetahui arah pembangunan yang ingin diwujudkan oleh pimpinan desa beserta seluruh komponen masyarakat desa, melalui pemanpaatan sumberdaya desa yang tertuang dalam APBDes maka melalui penyusunan RKPDesa ini merupakan sebuah kerangka acuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa.

Untuk menjadi pedoman kerja dan kerangka acuan akuntabilitas bagi bidang pemerintahan, maka pemahaman yang mendalam tentang masalah dan ancaman yang timbul dari lingkungan baik internal maupun eksternal pemerintahan, dituangkan dalam RKPDesa ini merupakan bahan acuan penentuan skala prioritas dan arah penentuan kami.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 63 dan Pasal 64, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Dokumen  Rencana Kerja Pembangunan  Desa (RKP Desa)  sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/ kabupaten secara partisipatif dan transparan.

RKP Desa  adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun  yang berdasarkan  penjabaran  dari RPJMDes, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan  atau    hal- hal  yang karena keadaan  darurat (bencana alam).

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPM Desa sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKP Desa  merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa dalam  jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBDesa tahun anggaran bersangkutan.

B.   Landasan Hukum

1.    Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ; 2.    Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  ; 3.    Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 4.    Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; 5.    Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ; 6.    Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ; 7.    Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ; 8.    Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; 9.    Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa ; 10. Permendagri No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Desa; 11. Perencanaan No. 37 Tahun 2007 Keuangan Desa ; 12. Perencanaan No. 37 Tahun 2007 Keuangan Desa ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan Desa ; 14. Permendagri No 67 Tahun 2007 tentang Peraturan Pendataan Program 15. Pemendagri No 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ; 16. Pemendagri No 04 Tahun 2007 tentang Kekayaan Desa 17. Pemendagri No 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ; 18. Pemendagri No 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa; 19. Pemendagri No 27 Tahun 2007 tentang tentang Penetapan Batas Desa ; 20. Pemendagri No 29 Tahun 2007 tentang Penyusunan Peraturan  Desa ; 21. Pemendagri No 30 Tahun 2006 tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Daerah ke Desa ; 22. Pemendagri No 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa ; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Musrenbang ; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukkan Forum Delegasi Musrenbang ; 25. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Cimanggung Tahun 2007 – 2013.

C.   Tujuan dan Manfaat

1.   Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa Cimanggung Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

a.    Sebagai penjabaran dari RPJMDesa Tahun 2013 – 2018,

b.    Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ).

c.    Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap,

d.    Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara desa dengan pemerintahan yang lebih atas,

e.    Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencana, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat,

f.     Menjamin tercapainya penggunaan cumber daya secara etisien, berkeadilan, dan berkelanjutan,

g.    Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.

2.   Manfaat

Manfaat Dokumen RKP Desa Cimanggung Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

a.    Menjadi kerangka acuan bagi seluruh perangkat Pemerintah Desa Cimanggung beserta seluruh stakeholder dalam menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolan pembangunan maupun memfasilitasi kehidupan kemasyarakatan, yang akan dibiayai APBDesa Cimanggung sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

b.    Menjadi instrumen akuntabilitas dan trasparansi manajemen pemerintahan desa oleh masyarakat, maupun elemen pemerhati pemerintahan, yang berkepentingan memantau kinerja pemerintah desa terhadap masyarakat Desa Cimanggung,

c.    Menjadi Instrumein penilaian kinerja untuk mengukur Kepala Desa beserta jajarannya baik untuk keterangan Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Anggaran maupun pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang tertuang dalan Visi dan Misi Desa Cimanggung.

D.   Visi dan Misi

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa Cimanggung Tahun 2013 adalah sebagai dokumen perencanaan yang dijabarkan dari Dokumen RPJMDes, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa.

Visi – Misi Desa Cimanggung disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun, RW, sampai tingkat Desa.

Adapun Visi – Misi Desa Cimanggung adalah sebagai berikut :

1.              Visi

TERWUJUDNYA DESA CIMANGGUNG “ MADANI ”

2.     Misi

1. Peningkatan dipelayanan publik;
2. Peningkatan pembangunan bersama-sama masyarakat dalam berbagai macam sektor;
3. Menggali bersama-sama  masyarakat desa Potensi Desa;
4. Melestarikan budaya dan kesenian tradisional;
5. Mewujudkan masyarakat desa cimanggung yang bermartabat;

3.   Profil Desa

Sebagai Data Dasar dalam Penyusunan RKPDesa Cimanggung Tahun 2013, berikut ini Gambaran Umum tentang Desa Cimanggung :

1. Sejarah Desa.

Berdirinya Desa Cimanggung belum ditemukan data yang jelas, namun menurut para sesepuh Desa Cimanggung bahwa pada saat pemerintahan Belanda, Desa Cimanggung telah ada.

Dalam catatan Sejarah Sumedang, Daerah Cimanggung sudah ada sekitar tahun 1812, saat itu Daerah Cimanggung tak luput dari para pendatang baru yang memburu daerah-daerah subur, Munculah kelompok-kelompok masyarakat di daerah ini, sehingga penduduk Cimangggung meningkat.

Diperkirakan pada tahun 1812 kelompok-kelompok tersebut disatukan, kemudian terbentuklah Desa Cimanggung, dengan mengangkat Surya Dilaga sebagai Kepala Desa ( Kuwu  ).

Wilayah Desa Cimanggung terangkum dalam wilayah Kecamatan Tanjungsari ( Andalawak ). Pada tahun 1986  Desa Cimanggung dimekarkan menjadi Desa Cimanggung dan Desa Tegalmanggung, mengingat jumlah penduduk dan luas wilayah geografis sudah cukup memenuhi persyaratan untuk dapat dimekarkan yang wilayahnuya  cukup luas, malahan saat ini berkembang bahwa Desa Cimanggung sudah sangat layak untuk dimekarkan kembali menjadi dua atau tiga desa.

2. Peta dan Kondisi Umum Desa

1)   Letak Geografi

Ketinggian dari permukaan air laut 500-700 m. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara      :  Desa Pasirnanjung  dan Kec. Sumedang Selatan

Sebelah Timur     :  Desa Tegalmanggung

Sebelah Selatan   :  Kab. Bandung

Sebelah Barat      :  Desa Sindangpakuon

Luas wilayah Desa Cimanggung  771.000  Ha, terdiri dari :

Sawah (Ha)			Darat [Ha]
Teknis	½ Teknis	Tadah Hujan	Pekarangan Pemukiman	Hutan Rakyat	Pengangon-an	Hutan Negara	Lain-lain
72,444	21,226	38,983	39,255	-	3,50	356,765	-

2)   Kependudukan

Jumlah Penduduk :        

Laki-laki             : 4671 orang

Perempuan         : 4696 orang

Jumlah                : 9340 orang

Angka Beban Ketergantungan

0-13 Tahun			14- 56 Tahun			57 Tahun ke atas
Lk	Prm	Jumlah	Lk	Prm	Jumlah	Lk	Prm	Jumlah
1674	1880	3454	1651	2877	4528	655	839	1494

Jumlah Penduduk menurut status pekerjan

Petani	Buruh Tani	Peda-gang	Karya-wan	PNS	TNI	POLRI	Wiras-wasta	Jml
1210	126	151	562	204	9	3	220	2362

Jumlah Penduduk menurut Pendidikan :

Tamat SD/MI	Tamat SLTP	Tamat SLTU	Tidak Tamat SD/MI	Tidak Tamat SLTP	Tidak Tamat SLTU	Tamat Akademi/ S1	Jumlah
4115	1052	760	110	10	12	65	6014

Jumlah Penduduk / Kepala keluarga

menurut tingkat kesejahteraan :

Jumlah KK Pra KS	Jumlah KK KS 1	Jumlah KK KS 2	Jumlah KK KS3	Jumlah KK KS 3 +	Jumlah KK
21	63	31	32	21	2802

3)   Kantibmas

Untuk menjaga dan mengantisipasi hal- hal yang tidak di inginkan serta dalam upaya menjaga keamanan semaksimal mungkin diwilayah Desa Cimangggung telah terbentuk Lembaga Perlindungan Masyarakat (LINMAS)  dibawah pimpinan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) dengan Binaan langsung Kepala Desa.

-          Jumlah Linmas dan Pos Kamling :

-          Jumlah Linmas :

- Linmas Inti       : 10 Orang

- Linmas RW       : 20 Orang

- Jumlah Pos kamling : 35  Buah

4)   Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan status kondisi kesehatan masyarakat, di Desa Cimanggung telah dibentuk berbagai organisasi yang bergerak di bidang kesehatan masyarakat diantaranya :

-          POSYANDU

-          DESA SIAGA

Adapun fasilitas (personal) tenaga kesehatan yang  ada di desa Cimanggung :

-          Bidan  Desa  = 1 Orang

-          Bidan            = 3 Orang

-          Perawat         = 2 Orang

-          Partisipasi masyarakat ( Dukun Beranak )  = 6  Orang

Jumlah sarana kesehatan  yang ada di Desa Cimanggung

-          Pokesdes       = 1 Buah

-          Posyandu      = 13 Buah

5)   Bidang Pendidikan

Di bidang pendidikan Pemerintah Desa telah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan infrastruktur, serta berbagai cara terutama dalam rangka mengejar Desa Cimanggung Tuntas Wajar Dikdas 9 Tahun, bebas Buta Aksara. Upaya yang dilakukan misalnya dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada berbagai kesempatan.

Melalui pendidikan formal maupun non formal, Desa Cimanggung berhasil mencapai   99 % Penduduk Usia Sekolah yang tamat SD melanjutkan ke tingkat SLTP, walau kami cuma bisa menfasilitasi pengajuan pengurangan biaya Pendidikan melalui penerbitan Kartu Gakin.

Dibidang saranapun kami berusaha keras memfasilitasi ke Instansi terkait, sehingga dari 2 Sekolah Dasar semua telah mendapatkan bantuan biaya rehabilitasi  sedangkan yang akan mendapatkan bantuan biaya rehabilitasi 2 Sekolah Dasar dan 2 Sekolah Lanjutan mendapatkan Bantuan Ruangan Baru (RKB) dan  bantuan Laboratirium serta Ruang Perpustakaan.

Berikut ini Data Sarana Pendidikan yang ada di Desa Cimanggung terdiri dari :

1. TK                              =        2        Buah

2. PAUD                           =        2        buah

3. PAUD Kunjungan            =        2        buah

2. TKA                             =        3        Buah

3. SD                               =       3        Buah

4. MI                               =       1        Buah

5. SMP                            =        1        Buah

6. SMK                            =        1        Buah

7. PKBM                          =        1        Buah

Jumlah Ruangan Kelas Siswa dan Guru

TK/PAUD/TKA			SD/MI			SLTP			SMK
Ruang Kelas	Siswa	Guru	Ruang kelas	Siswa	Guru	Ruang kelas	Siswa	Guru	Ruang kelas	Siswa	Guru
5	48	15	17	1250	63	9	504	45	5	203	30

6)   Bidang Agama

Masyarakat Penduduk Desa Cimanggung berdasarkan Agama 99 % Islam dan  1 % Non muslim.

Sarana Ibadah yang ada :

1. Mesjid   = 17

2. Langgar = 24

3. Mushola = 5

Jumlah Pondok Pesantren dan TPA

yang ada di Desa Cimanggung

No	Jumlah Pondok Pesanten	Jumlah Santri	Jumlah Ustad/ Guru
	5	85	11
	Jumlah TPA	Jumlah Santri	Jumlah Ustad/ Guru
	4	210	14

7)   Pemuda Olah Raga Dan Kesenian

Sarana Olahraga yang ada :

-          Lapangan Sepak Bola                        =       1        buah

-          Lapangan Bulu tangkis Outdor             =       4        buah

-          Lapangan bola Voli                           =       13      buah

-          Lapang Tenis Meja                            =       5        Buah

8)   Jenis Kesenian yang ada di Desa Cimanggung

a.      Calung                        =      5    Grup  

b.      Singa depok                =      2    Grup

c.       Reog                          =      1    Grup

d.      Silat                           =      4    Grup

e.       Kliningan                     =      1    Grup

f.        Beluk                         =      1    Grup

g.      Kosidah                      =      1    Grup

9)   Pertanian

Untuk peningkatan hasil pertanian kami berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan petani ini dibuktikan dengan berbagai bantuan yang telah kami terima baik secara langsung kepada para petani  maupun rekanan untuk merehabilitasi prasarana yang ada.

-       Luas Sawah di Desa Cimanggung                         =   132.652 Ha

-       Hasil produksi                                                  =  8,5 Ton/Ha

-       Kelompok Tani yang ada di Desa Cimanggung       =  5 Kelompok

-       Selain hasil panen padi  di Desa kami  juga menghasilkan Palawija, Buah- Buahan, dengan komoditi sebagai berikut :

No	Komoditas	Luas Lahan (Ha)	Hasil Panen ( Ton)	Ket
1 2 3 4	Jagung Ubi Kayu Kacang Tanah Kacang Merah	10 10 3 3	15 20 12 10

 

2.   Capaian Kegiatan RKPDesa Tahun Berjalan

Dengan melihat data yang ada bahwa capaian Rencana Kegiatan Pembangunan Desa berjalan ( Tahun 2013 ) bisa diprediksi bahwa sebagian besar rencana kegiatan tersebut sangat khawatir untuk bisa kami capai mengingat komposisi angggaran kurang memadai ditambah lagi kondisi dari swadaya murni masyarakat dirasakan akan sulit tercapai, mengingat kondisi perekonomian masyarakat saat ini yang terpuruk akibat dari krisis ekonomi global serta dibukanya perdagangan bebas ASEAN – CINA Free Trade Agreement (ACFTA), apalagi dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok yang sangat memberatkan bagi masyarakat, sehinggga swadaya masyarakat hanya mampu dengan swadaya tenaga, serta tingkat PHK akan naik.

DAFTAR CAPAIAN RENCANA KEGIATAN

TAHUN 2013

No.	RENCANA KEGIATAN	CAPAIAN	RAB Rp.	SUMBER DANA
1. 2.	Pemerintahan Kelengkapan Kerja Pengadaan Papan Data	100 % 100 %	5.000.000,- 4.000.000,-	APBDes ADD
1. 2. 3.	Pembangunan Infrastruktur Rehabilitasi Irigasi Pedesaan Rehabilitasi Lap. Sepak Bola Rehabilitasi Gang	100 % 75 % 75 %	100.000.000,-  20.000.000,-   30.000.000,-	APBD II ADD ADD
1. 2.	Usaha Ekonomi Produktif Bantuan Modal Bantuan Bibit Ikan Mujaer	25 orang 20 orang	30.000.000,- 20.000.000,-	APBD I APBD II
1. 2.	Sosial Budaya Rehabilitasi SDN CMG II Rehabilitasi MI	100 % 100 %	320.000.000,- 100.000.000,-	APBN APBN

 

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

TAHUN 2013

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya.

RAPBDesa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember setiap tahun. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 20131 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

a.    Kebijakan Pendapatan Desa

Kebijakan pendapatan Keuangan Desa berdasarkan kebiasaan pendapatan yang telah lalu, maka tidak begitu banyak perbedaan/peningkatan khusus dana bantuan yang didapat dari pemerintah yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) atau DADU, maka kami simpulkan bahwa kebijakan penerimaan keuangan maksimal ada peningkatan 10 % dan untuk TPAPD dipastikan ada perbedaan alokasi dengan tahun sebelumnya dikarenakan ada pengurangan untuk sekdes karena tahun 2014 kemungkinanm sekdes sudah PNS dan ada penambahan alokasi untuk 2 orang Staf.

a.     Pos Pendapatan Keuangan Desa

1)     Hasil Usaha Desa ( Bumdes ),

2)     Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa Cimanggung,

3)     Dari APBD Kabupaten Sumedang :

a.      Dana Perimbangan Desa ( ADD )

b.     TPAPD

c.      Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kec. Cimanggung,

d.      Dana Bansos melalui Proposal

e.      Dana Alokasi Khusus (DAK)

4)     Dari Pemerintah Propinsi.

a.      Bantuan Kinerja Pemerintah Desa

b.     Dana Bansos melalui Proposal

5)     Dari Pemerintah Pusat APBN

b.   Kebijakan Belanja Desa

Kebijakan belanja Desa akan disesuaikan dengan rencana kebutuhan desa dan akan diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang sangat prioritas dengan mempertimbangkan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat, sesui dengan kondisi permasalahan yang ada dan telah tertuang di dalam RKPDesa hasil  luaran dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa.

Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa ( ADD ) sudah ada aturan yang berlaku dengan ketentuan :

1. Biaya Operasional : 30 %

2. Belanja Publik       : 70 %

    a. Belanja Fisik     : 60 %

    b. Belanja non fisik         : 40 %

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat.

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidakcermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai aspirasi masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam menyusun RKPDesa Tahun 2013 ini, kami menekankan kepada (skala prioritas) hal-hal sebagai berikut :

1.   Masalah Prioritas Bidang Pembangunan Sarana Prasarana

Prioritas bidang pembangunan sarana prasarana dibagi dalam beberapa bagian :

1. Jalan Desa Cimanggung yang menghubungkan 3 dusun sebanyak 20 RW panjangnya kurang lebih 7 Km saat ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan, sepanjang kurang lebih 4 km kondisinya sudah rusak berat, yang harus segera mendapat perhatian karena merupakan kebutuhan utama masyarakat dalam memperlancar sarana tranportasi.
2. Dalam rangka meningkatkan kesehatan melalui kebersihan dengan perbaikan jalan gang yang tersebar di setiap RW, perlu mendapat perhatian khusus,
3. Kondisi jalan desa yang ada di Desa Cimanggung selain rusak permukaannya juga bagian pinggir/tebingnya, mengingat wilayah desa  terletak di kaki gunung, daerahnya merupakan daerah perbukitan/pegunungan, sehinggga jalan yang ada di desa Cimanggung sebagian besar kanan kirinya tebing dan jurang, kondisi seperti ini diperlukan adanya Tembok Penahan Tebing ( TPT) atau Kirmir di kanan kiri badan jalan.

2.    Masalah Prioritas Bidang Usaha Ekonomi

Perioritas bidang usaha ekonomi dibagi dalam beberapa sektor yang dapat membantu peningkatan penghasilan (indeks daya beli) masyarakat untuk menuju kesejahteraan:

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Cimanggung yang usianya masih muda (2 tahun), perlu adanya suntikan dana dari pemerintah baik APBD Kabupaten, APBD Propinsi, maupun APBN, agar lebih maju dan berkembang, dan saat ini baru sebatas mengelola (mendapat penghasilan yang relatif kecil) yang bersumber dari Sarana Air Bersih (PAM Desa).

2. Bidang Ekonomi : Untuk lebih meningkatkan usaha ekonomi menengah masyarakat Desa Cimanggung, sebagaimana maklum, bahwa Kecamatan Cimanggung merupakan kawasan industri, yang akan menunjang terhadap para pengusaha para ekonomi menengah. Untuk itu perlu adanya rangsangan atau suntikan dana bagi para pengusaha ekonomi menengah.

3. Bidang pertanian menitik beratkan pada pemberian bantuan  berbagai bibit tanaman, pupuk, permodalan, serta berbagai pelatihan dalam upaya peningkatan wawasan dan pengetahuan petani karena dengan merubah pola pikir petani, yaitu dengan mengadakan pembinaan/ penguatan kelompok tani.

4. Dibidang perikanan akan dipacu untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada karena banyak kolam ikan yang belum dioptimalkan, maka dengan pengajuan intensifikasi kolam air tawar ini diharap bisa membuka peluang usaha.

5. Bidang perternakan mengingat banyak masyarakat yang berusaha di bidang ini walau cuma usaha sampingan bahkan mengusahakan milik orang lain, maka kami coba dengan mengalokasikan dari Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) dan anggaran lainnya untuk membantu pengadaan bibit bagi perternak dan akan diusahakan dengan sistim bergulir diharap setahun kedepan para petani mempunyai ternak sendiri, sehingga kedepan diharapkan bukan hanya menjadi usaha sampingan, tetapi menjadi kegiatan pokok terutama bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan sudah tidak memungkinkan lagi memiliki pekerjaan tetap.

3.   Masalah Prioritas Bidang Sosial Budaya

Prioritas bidang sosial budaya ini merupakan issue yang sangat penting untuk menjadi perhatian bersama, karena bidang ini yang secara langsung merupakan pemenuhan hak-hak dasar dan dibidang ini dibagi menjadi sektor-sektor :

a.       Pendidikan, sektor ini merupakan point terpenting karena maju mundurnya suatu bangsa tergantung dari pencapaian program ini yang akan mencetak SDM memposisikan dan membawa Arah bangsa dari sektor ini Difokuskan pada Relokasi Pembangunan SDN Cimanggung 4 filial (kelas jauh), sehingga kedepan diharapkan menjadi sekolah yang mandiri (SD Baru), mengingat jauhnya jarak tempuh bagi anak-anak wajib belajar, yang saat ini SDN yang ada di desa cimanggung tertumpu disatu dusun.

b.      Kesehatan merupakan penunjang bagi kehidupan dan kemajuan bangsa ini karena didalam diri yang sehat terdapat jiwa yang kuat, dan disini kami bidik untuk membuat sarana kesehatan yaitu pembangunan Poskesdes, Posyandu dan Sekretariat, serta pengadaan lainya yang berhubungan dengan kesehatan.

c.       Agama merupakan program yang sangat penting untuk di prioritaskan, karena dengan agama ini merupakan suatu akidah dan keyakinan yang membuat hidup manusia jadi bermakna, maka kami alokasikan dana swadaya masyarakat untuk membangun secara fisik dan juga akan kami usahakan melalui proposal ke bantuan sosial APBD kabupaten Sumedang

4.   Masalah Prioritas Bidang Pemerintahan

            Masalah pemerintahan adalah masalah yang kompleks walaupun ini internal pelaku pemerintahan desa bukan berarti tidak mempunyai masalah, tapi biasanya bila bidang ini kurang baik, maka efeknya akan dirasakan oleh seluruh warga masyarakat.

Dibidang ini kami proyeksikan menjadi dua kegiatan :

1. Rehab Kantor Desa, menjadi bagian prioritas tahun 2013dan 2013, karena kantor yang ada saat ini sangat dirasakan sekali banyak kekurangannya, hal ini menjadi bahasan yang sangat serius pada pelaksanaan musrenbang maupun berbagai pertemuan di berbagai tingkatan di wilayah desa Cimanggung.

2. Pembinaan dan pelatihan perangkat desa, dalam hal ini kami memohon kepada pemerintah agar mengadakan pelatihan khusus bagi perangkat desa terutama mengenai TUPOKSI masing-masing, karena dirasakan kami harus mengatasi berbagai masalah sementara kemampuan kami masih terbatas, oleh karena itu melalui pembinaan yang akan kami lakukan mudah-mudahan dapat meningkatkan SDM yang memacu kepada peningkatan pelayanan publik.

3. Pengadaan kelengkapan sarana kerja, bidang ini sangat penting karena di era globalisasi ini sangatlah naif apabila pusat pemerintahan desa hanya memiliki sarana kerja yang biasa, sebab bagaimana bisa melayani kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat dan akurat bila tidak didukung oleh perlengkapan yang memadai, ini untuk menuju pelayanan prima dimana masyarakat harus merasa nyaman dengan mendapatkan pelayanan yang maksimal.

BAB  IV

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA

TAHUN 2013

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Cimanggung yang tersusun  dalam RKP Desa Tahun 2013 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2013, nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak–hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll.

Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Cimanggung, secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

1.    Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa

Prioritas program kegiatan pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu  dilaksanakan oleh desa. Kemampuan ini dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan.

DAFTAR PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA CIMANGGUNG

TAHUN 2013

No	KEGIATAN	VOLUME	RENCANA PEMBA-NGUNAN
1	Bidang Sarana Perasarana a. Perbaikan Jalan Gang	20 unit	APBDes
2	Bidang Usaha Ekonomi Produktif a.Bantuan Modal Usaha Kelompok b.Bantuan Modal Usaha	20 orang 1 paket	PNPM Bantuan Lain PNPM
3	Bidang Sosial Budaya a. Pembangunan Gedung Posyandu b. Rehab Rumah tidak Layak Huni c.  Pemaangan Listrik gratis	4 Unit 2 unit 34 unit	PNPM APBD
4	Bidang Pemerintahan Desa a. Pembinaan Perangkat/Lembaga Desa b. Pengadaan Kelengkapan Sarana Kerja	2x25 orang 1 paket	APBDes APBDes

2.   Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten

Prioritas program pembangunan skala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Cimanggung tetapi Pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar, dan ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut diusulkan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di Tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi peserta Desa Cimanggung yang dipilih secara partisipatif pada Forum Musrenbangdes dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

DAFTAR PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA KECAMATAN / KAPUPATEN /

PROPINSI / NASIONAL DESA CIMANGGUNG

TAHUN 2013

No	KEGIATAN	VOLUME	RENCANA PEMBIAYAAN
1	Bidang Sarana Prsarana Jalan Desa/Dusun 1). Peningkatan Jalan Cibembem 2). Perbaikan Jalan dari Batunangtung      Sampai Cilimus Jangkung 3). Batunangtung- Patambon 4). Jalan Cihonje (Lintas Desa) ke      Tegalmanggung 5). Pemeluran Jalan Gang Dusun	±400 M ±1800 M ±900 M ±110 M ±7000 M	APBD II APBD I/II PNPM APBD I APBD I
2	Bidang Usaha Ekonomi Produktif a.    Bantuan Modal UKM / SPP b.	1 Kelompok	PNPM
3	Bidang Sosial Budaya a.    1). Pembangunan Relokasi SDN b.         Cimanggung IV Filial (kelas Jauh) c.    2). Pembangunan PAUD d.    3). Rehab Rumah Tidak Layak Huni e.	6-15 Kelas 2 Unit 10-20 Unit	APBD I/II PNPM APBD I/II
4	Bidang Pemerintahan Desa 1.   Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa 2.   Rehab Kantor Desa Cimanggung	20 orang 1 Unit	APBD II APBD I/II

3.     Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang/Sektor

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program & kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan ADD Tahun 2013.

Untuk Desa Cimanggung Belanja Pembangunan dibiayai melalui sumber pendapatan desa yang berasal dari :

a.         Swadaya Masyarakat,

b.        70 % dari Alokasi Dana Desa

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun 2013 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum Musrenbangdes RKPDesa. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :

a.      Belanja Rutin sebesar 40% dari  Total Belanja Desa setelah di kurangi belanja pegawai / gaji

b.    Belanja Pembangunan sebesar 60% dari Total Belanja Desa setelah dikurangi belanja pegawai yang terbagi menjadi :

1)       Bidang Pengembangan Wilayah sebesar 60 % dari Total Belanja Pembangunan;

2)       Bidang Pengembangan Ekonomi sebesar 20 % dari Total Belanja Pembangunan; dan

3)       Bidang Sosial dan Budaya sebesar 20 % dari Total Belanja Pembangunan.

 

BAB  V

P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa.

Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKPDesa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat ini akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan  APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan  di	CIMANGGUNG
pada tanggal	23 Januari 2013
KEPALA DESA CIMANGGUNG YAYAT HIDAYAT