PERATURAN DESA CIMANGGUNG

KECAMATAN CIMANGGUNG KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIMANGGUNG

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIMANGGUNG

Menimbang :

Mengingat :

Menetapkan

Bahwa dalam rangka menjalankan roda Pemerintahan ,Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat di Desa perlu di dukung oleh Anggaran yang tersedia

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hutup a diatas untuk menunjang pelaksanaan Pemerintahan ,Pembangunan dan kemasyarakatan perlu disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa .

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 25 tahun 2014 tentang Pedoman pemberian bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Desa

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat [Berita Negara Tahun 1950]

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih Dan Bebas dari Korupsi ,Kolusi ,dan Nepotisme [ Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 385 ]

Undang -undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa [ Tambahan Lembaran Negara No 5495]

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No 06 Tahun 2014 Tentang desa [ Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539 ]

Undang -undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [ Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Nomor 4286]

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara [Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 ,Tambahan Lembaran Negara No 4286

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389]

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara [ Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400]

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Nomor 4437] sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang [ Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548]

Undang-undang Nomor 33 Tagun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah [Lembangan Negara Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan LembaranNegara Nonor 4438 ]

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan [ Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575

Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [ Lembaran Negara Tahun 2005 ,Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578]

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa [ Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158 ]

Peratuaran Mentri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ]

Peratuaran Mentri Dalam Negri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Mertri Dalam Negri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten /Kota Kepada Desa

Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa

Peratuaran Mentri Dalam Negri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ];

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah [ Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D ]

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa [ Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 31 seri D] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2003 [ Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8 Seri D ]

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa [ Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D ] sebagaimana telah diubah dengan Peratuaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2003 [ Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 12 Seri D ]

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa [ Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 37 Seri D ] sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2003 [ Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 14 ].

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 tahun 2003 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa , Pengurusan dan Pengawasannya [ Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 13 Seri D ]

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa [ Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri D ] sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2006 [ Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 13 Seri E ]

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMANGGUNG

Dan

KEPALA DESA CIMANGGUNG

MEMUTUSKAN

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 1.672.276.000,-

b. Belanja Rp. 1.672.276.000,-

SURPLUS / DIFISIT Rp. –

c. Pembiayaan

1. Penerimaan Rp. 1.672.276.000,-

2. Pengeluaran Rp 1.672.276.000,-

3. JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO Rp. -

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN, Rp –

Pasal 2

Pendapatan Desa sebagaimana dimkasud pada pasal 1 yang dimaksud pada huruf a terdiri dari :

Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa (PAD)

Bantuan Kepada Pemerintah Desa terdiri

Pemerintah Kabupaten

a. DBH Pajak Daerah

b. DBH Retribusi Daerah

c. ADD

d. TPAPD Aparat Dan Kepala Dusun

e. Bantuan Keuangan utuk Penguatan Kelembagaan Desa (RT/RW )

h. Bantuan Keuangan untuk Kelompok Tani

Pemerintah Propinsi

a. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa

b. Peningkatan jalan Desa Pairmuncang - Batunangtung

c. Bantuan Keuangan Peningkatan Inprastruktur Jalan Cibubuhan

d. Bantuan Keuangan Untuk Sekolah SMK Al-amah (RKB)

e. Bantuan Keuangan Untuk Sekolah SMK Al-amah Pengadaan Alat

f. Bantuan Keuangan Untuk pondok Pesantren Buni Sari

g. Bantuan Mesjid Al-Hidayah Cibembem

h. Bantuan Keuangan Untuk Kader Posyandu

Pemerintah Pusat Dana Desa (APBN )

a. Sarana / Prasarana Kantor Desa

Pinjaman Desa

a. Simpan Pinjam Perempuan ( SPP )

b. ……………………………………

c. ……………………………………

Pendapatan laian-lain yang sah dan tidak mengikat

a. ……………………..

b. ………………………

c. ………………………

JUMLAH

Rp. 30.000.000,-

Rp. 24.158.000,-

Rp. 3.397.000,-

Rp . 52.333.000,-

Rp. 53.160.000,-

Rp. 50.000.000,-

Rp. 90.000.000,-

Rp. 15.000.000,-

Rp. 100.000.000,-

Rp. 300.000.000,-

Rp. 234.000.000,-

Rp. 125.000.000,-

Rp. 200.000.000,-

Rp. 29.000.000,-

Rp 33.000.000,-

Rp. 313.228.000,-

Rp 20.000.000,-

Rp ……………………

Rp……………………..

Rp. 1.672.276.000,-

Pasal 3

Belanja Desa Cimanggung sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf b terdiri dari :

Penerimaan

Pengeluaran Rutin

Pengeluaran Pembangunan

Rp. 1.672.276.000,-

Rp. 245.494.000,-

Rp. 1.426.782.000,-

Rp. 1.672.276.000,-

terbilang : ( Satu Milyar Enam ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Empat Ribu Rupiah )

Pasal 4

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf (c) terdiri dari :

a. Penerimaan Rp. -

b. Pengeluaran Rp. –

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Desa ini tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perturan Desa ini.

Pasal 6

Hal -hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini ,sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Desa

Pasal 7

Segala pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa sejak tanggal 1 Januari 2014 menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cimanggung. Tahun Anggaran 2015

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan

Pada Tanggal

: Di Sumedang

: Februari 2015

KEPALA DESA CIMANGGUNG

YAYAT HIDAYAT

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMANGGUNG

KECAMATAN CIMANGGUNG KABUPATEN SUMEDANG

Nomor ` : 1 Tahun 2015

Lampiran : 1 berkas

TENTANG

PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2015

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMANGGUNG

Menimbang : 1. Bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Desa telah dibahas dan

dikaji secara teliti ,cermat dan mendalam.

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

hurup a diatas ,maka perlu menyetujui Rancangan Peraturan Desa

untuk dijadikan sebagai Peraturan Desa yang ditetapkan dengan

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9);

10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);

11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 60);

Menimbang Mengingat Memperhatikan Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT	a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 : : : : : :	Bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Desa telah dibahas dan dikaji secara teliti ,cermat dan mendalam Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a diatas ,maka perlu menyetujui Rancangan Peraturan Desa untuk dijadikan sebagai Peraturan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 25 tahun 2014 tentang Pedoman pemberian bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Desa. Peraturan Kepala lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Undang-undang No 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbebdahaan Negara Undang -undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang -undang Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain Peratuaran Menteri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Mertri Dalam Negri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten /Kota Kepada Desa Peratuaran Mentri Dalam Negri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ]; Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2003 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah dengan Peratuaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2003 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2003 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 tahun 2003 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa , Pengurusan dan Pengawasannya. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2006 Hasil aspirasi dan pembahasan pada musyawarah tanggal 11 Desember 2014 bertempat di Balai Desa Cimanggung Kecamatan .Cimanggung Kabupaten Sumedang. MEMUTUSKAN Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 yang terdiri dari : a. Pendapatan sebesar Rp. 1.672.276.000,- terbilang : ( Satu Milyar Enam ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah ) b. Belanja sebesar 1. Penerimaan Rp. 1.672.276.000,- 2. Pengeluaran Rutin Rp. 245.494.000,-,- Pengeluaran Pembangunan Rp. 1.426.782.000,- Rp. 1.672.276.000,- Terbilang : ( Satu Milyar Enam ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah ) Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Disiplin Anggaran baik dalam pelaksanaan Belanja maupun memacu dalam pemasukan Penerimaan b. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar menganut azas penghematan Anggaran c. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini dilaksanakanoleh Pemerintah Desa Hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini diatur dalam Peraturan Kepala Desa Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

		Ditetapkan Pada Tanggal	: Di Sumedang : Februari 2015
		BADAN PERWAKILAN DESA CIMANGGUNG KETUA YAYAN SURYANA,SPd

TANDA TANGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Yayan Suryana,SPd	Ketua
2	Nanang	Wakil Ketua
3	Deden Kumar	Sekretaris
4	Iip Hermawan	Anggota
5	Endang	Anggota
6	Endang Juhana	Anggota
7	Iman Sudirman	Anggota
8	Asep Saepudin,SPd	Anggota
9	Andri Andriana	Anggota
10	Aan Somantri	Anggota

LAMPIRAN C.I.a	: PERATURAN DESA CIMANGGUNG KECAMATAN CIMANGGUNG KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR	: 01 TAHUN 2015
TANGGAL	: 05 Februari 2015
TENTANG	: DRAFT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2015
PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA RUTIN TAHUN ANGGARAN 2015
KODE ANGGARAN	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET./ SUMBER DANA
2R	Pengeluaran Belanja Rutin	259.104.000,-	245.494.000,-
2R.1	Belanja Pegawai	200.594.000,-	194.394.000,-
2R.1.1	Penghasilan Kepala Desa	19.734.000,-	19.734.000,-
2R.1.2	Penghasilan Sekretaris Desa	7.560.000,-	7.560.000,-
2R.1.3	Penghasilan 5 Orang KepalaUrusan	29.400.000,-	29.400.000,-
2R.1.4	Penghasilan 2 Orang Stap Desa	6.000.000,-	7.000.000,-
2R.1.5	Penghasilan 3 Orang Kepala Dusun	32.400.000,-	32.400.000,-
2R.1.6	Operasional BPD sebanyak 11 Orang	6.350.000,-	6.000.000,-
2R.1.7	Insentif 3 (Tiga) orang Pengurus LPMD	2.000.000,-	1.500.000,-
2R.1.8	Insentif 24 OrangKetua RW	16.800.000,-	16.800.000,-
2R.1.9	Insentif 60 (Enam Puluh ) Orang Ketua RT	36.000.000,-	36.000.000,-
2R.1.10	Insentif 20 (Dua Puluh) orang Linmas	1.000.000,-	1.000.000,-
2R.1.11	Tunjangan Hari Raya (THR) Perangkat Desa	-	4.000.000,-
2R.1.12	Peningkatan Kapasitas Kinerja Kepala Desa	4.000.000,-	-
2R.1.13	Insentif Kader Posyandu	33.000.000,-	33.000.000,-

2R.2	Pos Belanja Barang	24.010.000,-	26.600.000,-
2R.2.1	Pembiayaan ATK Pemerintahan Desa	2.000.000,-	5.000.000,-
2R.2.2	Pembelian Sarana dan Prasarana Kantor Desa	11.000.000,-	10.000.000,-
2R.2.3	Pembelian Seragam Perangkat Desa	2.400.000,-	2.600.000,-
2R.2.4	Pembelian Kursi Rapat	8.610.000,-	-

2R.3	Biaya Pemeliharaan	1.500.000,-	2.000.000,-
2R.3.1	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Milik Desa	1.500.000,-	2.000.000,-

2R.4	Pos Belanja Perjalanan	1.500.000,-	1.500.000,-
2R.4.1	Perjalanan Dinas	1.500.000,-	1.500.000,-

2R.5	Pos Rincian Bantuan Operasional Pemerintah Desa (bantuan Provinsi Jabar)	15.000.000,-	15.000.000,-
2R.5.1	Kepala Desa 1 Orang	3.000.000,-	3.000.000,-
2R.5.2	Sekretaris Desa 1 orang	1.500.000,-	1.500.000,-
2R.5.3	Kepala Dusun 3 orang	3.750.000,-	3.750.000,-
2R.5.4	Kepala Urusan 5 orang	5.250.000,-	5.250.000,-
2R.5.5	Operator Komputer 1 orang	1.500.000,-	1.500.000,-

2R.6	Pos Belanja Lain-lain	16.500.000,-	15.000.000,-
2R.6.1	Pembayaran Rekening Listrik, Telephon	4.000.000,-	2.000.000,-
2R.6.2	Biaya Rapat-rapat	2.000.000,-	2.000.000,-
2R.6.3	PHBN/PHBI	1.500.000,-	3.000.000,-
2R.6.4	Kegiatan PKK	7.000.000,-	7.000.000,-
2R.6.5	Kegiatan Remaja/Karang Taruna/Olah Raga Tingkat Desa	1.000.000,-	1.000.000,-
2R.6.6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesenian	1.000.000,-	-
JUMLAH PENGELUARAN		259.104.000,-	245.494.000,-

Cimanggung, Februari 2015

Kepala Desa Cimanggung

YAYAT HIDAYAT

LAMPIRAN C.I.a

: PERATURAN DESA CIMANGGUNG KECAMATAN CIMANGGUNG KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR

: 01 TAHUN 2015

TANGGAL

: 05 Februari 2015

TENTANG

: DRAFT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

CIMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2015

PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2015

KODE ANGGARAN

URAIAN

TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN BERJALAN

KET./ SUMBER DANA

Pengeluaran Belanja Pembangunan

1.599.000.000,-

1.426.782.000,-

2P.1

Pos Prasarana Pemerintahan Desa

100.000.000,-

2P1.1

Bahan Material Rehab Gedung Kantor Desa Cipacing Bantuan Pemerintah Provinsi

95.000.000,-

2P1.2

Upah Tenaga Ahli

4.000.000,-

2P1.3

ATK

1.000.000,-

a. Papan Kegiatan

200.000

b. Penjilidan + Photo Copy + Poto Dokumen

360.000

c. Pembelian Kertas

120.000

d. Ballpoint + Pensil + Penghapus

170.000

e. Tip-ex + Penggaris + Materei

150.000

2P.2

Pos Sarana Produksi

2P.2.1

Pembuatan DAM

2P.2.2

Stimulan Pembangunan

2P.2.3

Stimulan BUMDES

2P.3

Pos Sarana Prasarana

217.000.000,-

2P.3.1

Pemeliharaan sarana/prasarana Fisik pembangunanang telah didanai PNPM

117.000.000,-

2P.3.2

Pembangunan POLINDES

2P.3.3

Penataan Kantor Desa

2P.3.4

Pengadaan Audio Visual

50.000.000,-

2P.3.5

Pengadaan Laptop

50.000.000,-

2P.4

Pos Prasarana Pembangunan

1.264.000.000,-

1.063.000.000,-

2P.4.1

Penataan Batas Desa dan Batas RW

2P.4.2

Pembangunan Gang Tiap dusun

20.000.000,-

2P.4.3

Pembangunan TPT Jalan desa

14.000.000,-

15..000.000,-

2P.4.4

Bantuan Keuangan untuk Kelompok Tani

90.000.000,-

2P.4.5

Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Jembatan Cibembem (PIK)

35.000.000,-

2P.4.6

Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Pembangunan TPT Lapang Sepak Bola Cimanggung

150.000.000,-

2P.4.7

Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah untuk TPT Jalan Babakan Cihonje RW 19

100.000.000,-

2P.4.8

Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Pembangunan TPT Jalan Desa Cipokbray

100.000.000,-

2P.4.9

Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Pembangunan TPT Perum Cimanggung Permai

125.000.000,-

2P.4.10

Hibah dari pemerintah propinsi Prasarana Audio Visual

50.000.000,-

2P.4.11

Hibah dari pemerintah kabupaten ( Rumah Tidak layak huni)

50.000.000,-

2P.4.12

Bantuan Keuangan Peningkatan Inprastruktur Jalan Cibubuhan

300.000.000,-

2P.4.13

Bantuan Keuangan Untuk Sekolah SMK Al-amah (RKB)

234.000.000,-

2P.4.14

Bantuan Keuangan Untuk Sekolah SMK Al-amah Pengadaan Alat

124.000.000,-

2P.4.15

Bantuan Keuangan Untuk pondok Pesantren Buni Sari

200.000.000,-

2P.4.16

Peningkatan jalan Desa Pairmuncang – Batunangtung

100.000.000,-

2P.4.17

Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi untuk Peningkatan Inprastruktur Jalan Cibembem

120.000.000,-

2P.4.18

Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi untuk Peningkatan jalan Cibembem Desa Cimanggung

200.000.000,-

2P.4.19

Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi untuk TPT Jalan Makam Rw 19 Cihonje

100.000.000,-

2P.4.20

Hibah dari pemerintah kabupaten ( Rumah Tidak layak huni)

200.000.000,-

2P.5

Pos Prasarana Sosial

250.000.000

2P.5.1

Pembelian Lahan TPU di Dusun cibembem

4.000.000,-

2P.5.2

Rehab Masjid Al Hidayah Cibembem

50.000.000,-

2P.5.3

Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah Dusun Bunisari RW.01

200.000.000,-

2P.6

Pos Pembangunan Lain-lain

12.000.000,-

12.782.000,-

2P.6.1

Swadaya Masyarakat yang diuangkan

12.000.000,-

12.782.000,-

2P.7

Pos Pengentasan Kemiskinan

2.000.000,-

1.000.000,-

2P.7.1

Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan dan Kegiatan Sosial

2.000.000,-

1.000.000,-

Total Pengeluaran Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan

1.858.104.000,-

1.672.276.000,-

SURPLUS / DEFISIT

PEMBIAYAAN

3.1

Penerimaan Pembiayaan

3.1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

(SILPA) tahun sebelumnya.

3.1.2

Pencairan Dana Cadangan

3.1.3

Hasil penjualan kekayaan Desa yang

dipisahkan.

3.1.4

Penerimaan Pinjaman

3.2

Pengeluaran Pembiayaan

3.2.1

Pembentukan Dana Cadangan

3.2.2

Penyertaan Modal Desa

3.2.3

Pembayaran utang

JUMLAH PEMBIAYAAN

Di Setujui Oleh

Ketua BPD

YAYAN SURYANA. SP.d

Cimanggung, Februari 2015

Kepala Desa Cimanggung

YAYAT HIDAYAT

0

APBDes 2015

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMANGGUNG

Pasal 1

Pasal 3

Rp. 245.494.000,-

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

KEPALA DESA CIMANGGUNG

YAYAT HIDAYAT

TENTANG

MEMUTUSKAN

No comments:

Post a Comment

Contributors

Jumlah Pengunjung